Paket Agung, Pemerintah saat ini tengah fokus untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19. Namun hingga saat ini belum ada indikator yang jelas untuk mengkategorikan warga terdampak pandemi untuk terdaftar dalam DTKS.
Gabungan Komisi DPRD kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Daerah mengadakan rapat pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar secara daring di Ruang Rapat gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng. Senin (26/7).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara, SH., dan hadiri oleh Ketua Ketua DPRD kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD kabupaten Buleleng, Sedangkan dari Pemerintah Daerah hadir Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, S. Pd., sedangkan untuk anggta DRPD Buleleng serta SKPD terkait mengikuti secara daring.
Dalam rapat tersebut Dewan Buleleng mempertanyakan kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mengcover semua masyarakat terdampak pandemi melalui bantuan sosial. Karena bantuan tersebut harus disalurkan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk itu pihaknya akan menyerahkan permasalahan tersebut untuk ditangani komisi IV sebagai leading sektor bersama Dinas Sosial. “Tadi sudah dijelaskan masa pandemi ini sangat luar biasa dari sektor ekonomi, nanti kalau sesuai dengan kreteria kita silakan dikomisikan,”ujarnya.
Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan sejauh ini yang menjadi pedoman adalah kriteria yang telah ditentukan pemerintah pusat dalam program DTKS. Dalam kondisi pandemi covid-19 kondisi kemiskinan menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah verifikasi terhadap orang-orang miskin yang diusulkan oleh pihak desa. “Desa melakukan musyawarah nanti akan di verifikasi, mungkin ini yang akan disingkronkan sehingga komisi yang membidangi bisa membahas itu,”pungkasnya.(ags/dpa)