DewataRoundUP

Catus pata, Pemerintahan duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Kebijakan pemerintah pusat ini menjadi “pukulan” berat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pasalnya dengan Pendapatan Asli Daerah yang dipasang tahun ini sebesar 600 miliar. Sementara beban untuk membayar gaji P3K diperkirakan sebesar 500 miliar rupiah. Sungguh beban yang sangat amat dipikul Pemkab Buleleng. Tak salah jika pada suatau kesempatan Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra berseloroh “ Ada yang dielu-elukan, tapi kita yang sangat berat sekarang” ungkapnya singkat tanpa merinci apa makna ucapannya tersebut. Yang paling memprihatinkan DAU untuk perbaikan jalan pada Dinas PUTR ...

Catus Pata, Buleleng memasuki era baru dibawah duet kepemimpinan bupati dokter Nyoman Sutjidra dan wabup  Gede Supriatna. Pemimpin yang masih segar dan penuh harapan. Pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian sosok, tetapi juga momentum untuk merajut kebersamaan dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan jargon Buleleng produktif, adaptif, tuntas,dan nyata disingkat Paten. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari budaya Buleleng harus terus dipertahankan dan dikembangkan dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan. Pemimpin baru Buleleng memiliki tanggung jaw...

Buleleng, Tokoh Masyarakat Desa Penglatan Kadek Setiawan Mendukung Kejati Bali untuk mengusut tuntas Dugaan Penyelewengan Rumah Subsidi Dukungan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek perumahan subsidi PT. Pacung Permai Lestari di Desa Penglatan terus mengalir. Dikonfirmasi pada jumat (21/2) Salah satu tokoh masyarakat Desa Penglatan, Kadek Setiawan, menilai langkah penyidik sangat tepat mengingat berbagai permasalahan yang muncul sejak awal pembangunan perumahan tersebut. "Saya mendukung penuh langkah Kejati Bali dalam menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Kami sudah lama menerima laporan dari warga tentang penyalahgunaan fasilitas umum, termasuk ruang terbuka hijau yang hampir tidak tersedia," ujarnya. Selain itu, anggota DPRD Bali dar...

Catus Pata, Pada episode lalu diceritakan bahwa  untuk lebih mengifisiensikan penggunaan anggaran Pj Bupati Ketut Lihadnyana memilih meminta CSR pada sejumlah perusahaan daerah atau perusahaan yang beroperasi di kabupaten Buleleng. Prinsipnya agar perusahaan tersebut tidak hanya memanfaatkan Buleleng sebagai tempat usaha tetapi apa yang bisa dipartisipasikan untuk bersama membangun Buleleng. Ditengah isu politik yang mewarnai tahapan pencalonan Pilkada Buleleng 2024, proses perpanjangan masa jabatan untuk Pj Bupati Ketut Lihdanyana sempat membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya ketika itu selain nama Lihadnyana, juga disertakan  dua nama lain dalam pengusulan kepada Mendagri. Kedua nama tersebut masing masing I Dewa Gede Mahendra Putra Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali d...