Catus pata, Pemerintahan duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Kebijakan pemerintah pusat ini menjadi “pukulan” berat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pasalnya dengan Pendapatan Asli Daerah yang dipasang tahun ini sebesar 600 miliar. Sementara beban untuk membayar gaji P3K diperkirakan sebesar 500 miliar rupiah. Sungguh beban yang sangat amat dipikul Pemkab Buleleng. Tak salah jika pada suatau kesempatan Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra berseloroh “ Ada yang dielu-elukan, tapi kita yang sangat berat sekarang” ungkapnya singkat tanpa merinci apa makna ucapannya tersebut. Yang paling memprihatinkan DAU untuk perbaikan jalan pada Dinas PUTR terlihat angka nol kosong. Apakah ini artinya pemerintah pusat memandang bahwa jalan-jalan yang dibangun selama ini masih cukup bagus?. Sedangkan faktanya di Kabupaten Buleleng tidak sedikit jalan yang harus diperbaiki. Oleh karenanya suka tidak suka, mau tidak mau Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra wajib menyesuaikan rencana kerja dengan menitikberatkan pada skala prioritas. Salah satunya berupa perbaikan jalan jika tidak ingin peristiwa masyarakat menanam pisang di jalan terulang kembali. Jika dilihat secara seksama bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025 ini berisikan pembatasan terhadap belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas, studi banding, dan kegiatan seremonial serta memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ditengah situasi seperti ini tiba-tiba muncul kebijakan bahwa pengangkatan P3K dipending hingga tahun 2026. Bagi para P3K tentu kebijakan ini merupakan hantaman bagi masa depan mereka. Betapa tidak semua angan-angan yang diagendakan tahun ini batal. Mereka harus rela menerima SK tahun 2026 mendatang. Disatu sisi ini merupakan kesempatan Pemkab Buleleng untuk merealisasikan janji-janji kampanye pemimpin baru terutama pada 100 hari pertama duet Sutjidra-Supriatna. Penyediaan pakaian gratis bagi siswa kurang mampu akan direalisasikan tahun ini.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan pembangunan Buleleng dapat terus berjalan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut untuk menemukan formula pembangunan yang efektif, efisien dan berdaya guna untuk kepentingan masyarakat. Bukan sedikit-sedikit efisiensi, sedikit sedikit efisiensi, padahal efisiensinya Cuma sedikit-sedikit he he he.
TimPemberitaan Dewata Roundup.(tut)