Catuspata, Pada edisi lalu disampaikan bagaimana Paket Pas-Sutjidra dilantik tiga kali padahal masa jabatan hanya dua kali. Apakah ini isyarat semesta keduanya akan dilantik lagi dengan jenjang karier masing- masing? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Selama sepuluh tahun menjabat duet Pas- Sutjidra dengan jargon ajak dan duwenang tiang ngewangun Buleleng banyak hal yang telah dilakukan. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian ,WTP melekat dan berturut-turut, walau belum menjamin tidak ada suatu persoalan di dalam hasil penilaian itu. Jalan- jalan dihotmik dengan prioritas jalan perdesaan sebagai lintasan ekonomi. Hanya saja beberapa ruas jalan yang dulu bagus kini berlubang kembali. Maklum sepuluh tahun lho, PR yang harus dilakukan adalah melakukan pemeliharaan jalan tersebut. Caranya adalah mengurangi jalan- jalan dan menambah ruas volume jalan yang akan dipelihara. Hindarkan gunakan aspal sereret . Kalau gula sereret sih enak apalagi gula pedawa he he he. Lalu bagaimana dengan perumahan tidak layak huni? Kucuran bantuan dari pemerintah pusat seperti air mengalir di tukad banyumala. Tak pernah ada surutnya. Ribuan rumah tak layak huni disulap menjadi rumah layak huni dengan bantuan minimal 5 juta hingga ratusan juta rupiah. Astungkara bantuan ini hingga kini tak bermasalah. Dibidang pendidikan dana alokasi khusus mampu memelihara ratusan sekolah SD dan SMP di Buleleng. Alhasil prestasi siwa bukan hanya pada ajang lokal, nasional bahkan internasional. Sungguh kebanggan yang ruar biasa. Hanya saja dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan sekolah melalui usulan dari bawah, bukan proyek dari atas.
Lalu bagaimana dengan data terpadu kesejahteraan sosial disingkat DTKS? Selama lima tahun terkahir meningkat dari angka 244 ribu menjadi 334 ribu.
Dibidang ketenagakerjaan bagaimana? Apakah pengangguran berkurang? Pada awalnya sih iya, namun semesta berkata lain, gegara covid para pekerja migran pulang kampung dan menambah antrean pencari kerja, Itupun kalau didata oleh disnaker ya nggak ya nggak. Soal pelayanan
Pelayanan kependudukan menunjukkan grafik yang sangat pesat. Hampir 100 persen warga wajib KTP sudah mengantongi KTP. Hanya dalam jumlah tidak begitu banyak yang belum mengantongi KTP dengan banyak alasan. Banyak inovasi dilakukan namun sistem digitalisasi yang diterapkan tampaknya masih perlu disosialisasikan lebih masif.
Bagaimana dengan keberadaan Perusahaan Daerah? Si Giri bersenandung ada yang sekedar jalan, ada yang jalan ditempat dan ada yang ggak bisa jalan. Soal yang ini sabar, sabar, kita tunggu pada edisi berikutnya.
Tim Pemberitaan Dewata Roundup. (tut/dpa)