Paket Agung, Merasa data masyarakat yang terdapat pada DTKS masih belum rampung betul, Dewan Buleleng mengusulkan penambahan tim validasi data utamanya di masing-masing desa.
Kondisi data masyarakat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih bermasalah menjadi sorotan Dewan Buleleng. Menurut Komisi IV yang membidangi sosial dan kesehatan, data yang ada dalam DTKS masih bisa divalidasi lebih ketat sehingga APBD yang dikeluarkan dapat dikurangi. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari usai rapat dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Jumat (12/11). “Kami dari komisi IV memberikan saran agar validasinya diperketat seperti mendata ulang di dinas ketenagakerjaan,”ujarnya.
Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Hesti Ranitasari mengatakan untuk mendapatkan data yang valid, pihaknya mengusulkan adanya penambahan tim validasi utamanya untuk pendampingan di desa-desa. “Karena masalahnya di data, jadi saran kami memberikan anggaran lebih seperti intensif yang mengerjakan itu jadi kinerjanya akan bagus,”ungkapnya.
Selain memfasilitasi masyarakat dalam program JKN-KIS, berbagai usaha telah ditempuh seperti pengajuan CSR, pengajuan titipan dana, juga permohonan hibah untuk kerjasama dengan yayasan. Namun sebagian besar terkendala oleh belum adanya regulasi yang tepat.(ags/dpa)