Paket Agung, Dewan perwakilan rakyat daerah, DPRD Buleleng membahas masalah kesehatan dan data kepesertaan mengenai BPJS Penerima Bantuan Iuran, PBI Pusat dalam perumusan draf LKPJ Bupati 2021.
Guna menyempurnakan draf rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati 2021, DPRD Buleleng meggelar rapat. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Rabu (20/04) diikuti Pimpinan dan anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara mengatakan, hal prioritas yang dibahas dalam rapat adalah masalah kesehatan. Dengan itu para SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan RSUD Buleleng harus segera mengambil langkah. “Jadi kesimpulannya kita membahas tentang kesehatanm karena ini adalah kemanusiaan,saya harap dinas terkait bisa segera mengambil langkah,”ujarnya.
Sementara itu perwakilan Komisi IV Ketut Ngurah Arya menyampaikan, banyak BPJS PBI Pusat yang beberapa pesertannya dinonaktifkan karena tidak terdaftar pada data perpadu kesejateraan sosial, DTKS, dan ini menjadi banyak keluhan masyarakat. “Banyak PBI yang terblokir jadi saya harap pemerintah bisa mendampingi masyarakat miskin dalam berobat,”ungkapnya.
Lanjut Ketut Ngurah Arya menyampaikan, Buleleng masih bisa mengusulkan BPJS PBI Pusat tetapi harus memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan pusat. “Kita masih bisa mengajukan BPJS PBI Pusat tapi harus sesuai dengan kreterianya,”imbuhnya.(dpa)