Paket Agung, Komisi I DPRD Buleleng mempertanyakan adanya kenaikan maupun penurunan anggaran untuk tahun 2022 yang diberikan kepada masing-masing OPD.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng bersama komisi-komisi menggelar rapat membahas Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 diruang rapat gabungan Senin 09 Agustus 2021. Dalam rapat tersebut, tak sedikit komisi yang mempertanyakan porsi anggaran pada beberapa OPD diluar kesehatan dan ekonomi. Padahal, fokus anggaran saat ini ada pada penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu komisi yang mempertanyakan kenaikan anggaran tersebut adalah komisi II DPRD Buleleng. Menurut anggota komisi II Ketut Wirsana, melihat postur APBD kabupaten Buleleng tahun 2022 yang dijabarkan kedalam KUA dan PPAS, anggaran yang diberikan khusus untuk dinas PUTR dapat dipergunakan untuk pemeliharaan infrastruktur saja. Sehingga anggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat dialokasikan ke pemulihan ekonomi. “Untuk PU ini cukup pemeliharaan saja, dan Dinsketapang ini menjadi program utama, dan di PU banyak yang harus dibangun bisa ditunda dana APD bisa difokuskan di ekonomi dan kesehatan,”ujarnya.
Lanjut Wirsana, Dinas Ketahananpangan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM diusulkan agar menerima anggaran yang sama jumlahnya dengan tahun lalu. “Ekonomi dan kesehatan itu yang menjadi perhatian kami karena ini sangat penting karena Buleleng sudah terdampak pariwisata jadi fokus kita ke pertanian jadi ke Dinas Pertanian tidak usah dikurangi anggarannya dan tidak ditambah,”ungkapnya.
Sementara itu untuk sektor pariwisata diprediksi belum bisa kembali dibuka sehingga jumlah anggarannya layak untuk diturunkan. “Dinas Pariwisata jelas tidak mungkin bagaimanapun mempromosikan pariwisata tidak akan mungkin jadi ini perlu dipikirkan,”pungkasnya.
Untuk menggali penjelasan dari pihak eksekutif, Banggar DPRD Buleleng akan kembali menggelar rapat dengan TAPD Buleleng.(ags/dpa)