PARLEMEN

Buleleng, DPRD Kabupaten Buleleng memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan investasi. Perusahaan maupun investor yang terbukti melanggar ketentuan di Buleleng kini menjadi sorotan serius dan terancam dikenakan sanksi tegas. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Buleleng bersama instansi terkait, Rabu (11/2/2026), di Ruang Komisi II Gedung DPRD Buleleng. Rapat digelar untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perizinan dan investasi di sejumlah wilayah. Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, usai memimpin rapat menyampaikan bahwa DPRD ingin memastikan langkah konkret yang akan diambil Pemerintah Daerah terhadap perusahaan atau investor yang tidak taat aturan. “Pada prinsipnya, Pemer...

Buleleng, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memastikan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan bagi masyarakat miskin tetap terlindungi dan difasilitasi. Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Komisi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan DPRD Buleleng bersama Badan Pusat Statistik (BPS), yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Buleleng, Selasa (10/2/2026). Rapat koordinasi dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana. Usai memimpin rapat, Wayan Masdana menyampaikan bahwa pemerintah daerah merespons keresahan masyarakat terkait beredarnya informasi mengenai banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang terblokir atau tidak aktif. “Pemerintah daerah menjamin masyarakat miskin yang masuk dalam desil 1 sampai dengan d...

Buleleng, Kasus sengketa lahan yang berujung pada penyegelan SD Negeri 4 dan SD Negeri 5 Kubutambahan mendapat perhatian serius dari DPRD Buleleng. Komisi IV DPRD Buleleng berencana turun langsung ke lokasi sekolah untuk menelusuri akar persoalan secara menyeluruh. Sekretaris Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Dhuka Jaya pada selasa(27/1), menegaskan bahwa penyegelan fasilitas pendidikan tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses panjang sebelumnya. Menurutnya, semestinya terdapat komunikasi antara pemilik lahan dan pihak sekolah sebelum langkah penyegelan dilakukan. Ia juga tidak menutup kemungkinan munculnya bukti-bukti baru terkait status kepemilikan lahan kedua sekolah tersebut. Termasuk adanya dokumen atau perjanjian yang sebelumnya belum diketahui publik. “Kalau memang diklaim sebag...

Buleleng, DPRD Kabupaten Buleleng masih menunggu hasil koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya dan Pasraman. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Buleleng yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Buleleng, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut membahas tindak lanjut Ranperda Widyalaya dan Pasraman yang saat ini masih dalam proses pembahasan bersama pihak eksekutif. Nyoman Sukarmen menjelaskan, DPRD Buleleng masih menunggu langkah koordinasi lanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dengan Kementerian Agama, khususnya terkait komitmen serta mekanisme kerja sama...

Buleleng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melalui Komisi II dan Komisi III menekankan pentingnya penerapan sistem reward dan punishment dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, SE, dalam rapat komisi pembahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (27/1/2026). Wayan Masdana menegaskan bahwa data merupakan instrumen paling mendasar dan mutlak dalam mengidentifikasi masyarakat miskin, yang prosesnya harus dimulai dari tingkat desa. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data, mengingat validitas data akan sangat men...

BULELENG, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM, menegaskan pentingnya penetapan standar satuan harga dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan hibah kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat antara DPRD Buleleng bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, Ketut Ngurah Arya menilai standar satuan harga mutlak diperlukan agar penyaluran hibah dan bantuan sosial dapat berjalan tertib, transparan, serta seragam di seluruh OPD. Menurutnya, setiap dinas perlu memiliki acuan harga yang jelas sehingga tata cara permohonan hibah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berbeda-beda. “Dengan adanya standar satuan harga, kami mendorong seluruh OPD, termasuk Dinas...

Buleleng, DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya sosialisasi lintas sektor terkait pelayanan kesehatan guna mengantisipasi terjadinya miskomunikasi di tengah masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor menyikapi pemberitaan layanan ambulans yang sempat viral pekan lalu. Rapat koordinasi digelar di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis (8/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Forum Komunikasi Perbekel (Forkom Perbekel), BPJS Kesehatan, serta undangan terkait lainnya. Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya...