
Singaraja, Rencana penataan kawasan Kota Singaraja mulai digaungkan Pemerintah Daerah dan mendapat beragam masukan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu sorotan utama datang dari kelompok penyandang disabilitas yang berharap aspek aksesibilitas dapat menjadi prioritas dalam desain dan implementasi penataan kota ke depan.
Seiring proses penjajakan konsep penataan yang tengah bergulir, penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi agar pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan Singaraja sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan.
Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Buleleng, Made Budiarta, menilai selama ini aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sejumlah titik strategis kota masih belum optimal. Menurutnya, pengguna kursi roda, penyandang low vision, tunanetra, hingga kelompok disabilitas lainnya masih kerap menemui hambatan dalam beraktivitas di ruang publik.
“Masih banyak trotoar yang belum dilengkapi jalur pemandu atau guiding block. Selain itu, sejumlah bangunan publik masih didominasi tangga tanpa ramp yang sesuai standar, serta beberapa titik penyeberangan jalan yang berisiko bagi penyandang disabilitas,” ungkap Budiarta.
Ia menegaskan, momentum penataan kota ini seharusnya dimanfaatkan untuk menghadirkan perubahan nyata. “Penataan kota harus mengakomodasi semua warga, termasuk kami. Inilah kesempatan agar Singaraja tumbuh sebagai kota yang ramah disabilitas,” tegasnya.
PPDI Buleleng berharap masukan dari komunitas disabilitas dapat menjadi rujukan penting dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan penataan kota. Dengan demikian, hasil akhir pembangunan tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas publik tanpa hambatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menyatakan pihaknya senantiasa membuka ruang pendampingan serta menampung saran dan masukan dari penyandang disabilitas terkait kebijakan Pemerintah Daerah. Masukan tersebut, kata dia, akan menjadi catatan penting untuk diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.
“Kami di Dinas Sosial selalu terbuka menerima saran dan masukan dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan partisipasi mereka dalam pembangunan bisa terfasilitasi demi kemajuan Buleleng,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Daerah saat ini tengah merencanakan penataan Kota Singaraja yang meliputi perbaikan trotoar, pembenahan kawasan pusat kota, hingga rekayasa ulang sejumlah fasilitas publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kota. (305)
