Singaraja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Buleleng terus menggenjot desa untuk melakukan input data terkait Rumah Tak Layak Huni yang ada di wilayahnya melalui aplikasi Si Permata.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian di Buleleng, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terus menggenjot desa-desa untuk melakukan input data terkait Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki data terkait kondisi rumah yang tidak layak huni yang ada di masing-masing desa.
Kepala Dinas Perkimta Buleleng Nyoman Surratini dikonfirmasi diruang kerjanya pada Rabu 7 Pebruari 2024 mengungkapkan, hingga akhir januari 2024 terinput sebanyak 3.355 unit rumah tak layak huni.
“untuk sipermata ini, bagaimana di awal kita sampaikan tujuannya untuk melakukan pendataan terhadap RTLH, Artinya kita biar bisa mendata secara teknis, benarkah, masihkah mereka rumahnya tidak layak nih, jadi dari data itu kita sebar ke desa, silakan desa input ulang lagi kondisi sampai dengan saat ini seperti apa” pungkasnya
Kadis Surratini berharap agar desa yang belum menginput data RTLH diwilayahnya masing-masing guna mempercepat rekap data dari operator perkimta untuk kebutuhan perancangan program kedepan.
“Masih banyak desa yang belum menginput, jadi sampai saat ini masih ada 32 desa lurahan yang belum menginput. Padahal sebelumnya kita sudah berikan,deadline tanggal 10 januari selaku dinas, kita maklumi karena semua dinas juga tertumpu ke desa untuk apapun program mereka” ungkapnya
Disinggung terkait apakah ada sanksi terhadap desa yang belum melakukan penginputan data hingga batas waktu yang ditentukan, Kadis Surattini mengungkapkan pihaknya akan meminta desa untuk membuat surat pernyataan bahwa sanggup tidak ikutkan dalam program perencanaan di tahun 2025.
“Selah tanggal 15 pebruari kita kunci, kalau pun nanti seandainya ada desa yang belum mengimput, kita sampai kan dia harus membuat surat pernyataan Bahwa mereka sanggup tidak diikut sertakan dalam perancanganan program di tahun 2025” ungkapnya. (305)