Paket Agung, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng menyetujui 18 usulan Ranperda untuk dibahas pada masa sidang tahun 2022.
Bapemperda DPRD Buleleng menggelar rapat dengan Eksekutif untuk menyepakati ranperda yang akan dibahas pada masa sidang tahun 2022. Secara umum pihak eksekutif mengusulkan 18 ranperda yaitu 14 dari eksekutif, 1 inisiatif dewan, dan 3 ranperda rutin. Belasan usulan ranperda, antara lain Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Perubahan kedua tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, ranperda perubahan kedua atas perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Ranperda tentang Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda retribusi izin udaha perikanan, ranperda Perubahan kedua atas perda tentang perizinan, ranperda perubahan tentang bangunan gedung, ranperda pengelolaan air limbah domestik, dan lain sebagainya.
Ketua Bapemperda DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi usai rapat menjelaskan ranperda yang akan dibahas tahun depan hendakknya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ketimbang peningkatan pendapatan daerah. “Sepintas dari diskusi tadi, dampak dari keputusan MK pada UUD Cipta Kerja kita akan prioritaskan dimasa pembahasan berikutnya,”ujarnya.
Sementara itu Pihak eksekutif yang dipimpin Asisten I Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan pihaknya masih melakukan rapat internal untuk memutuskan usulan yang menjadi prioritas eksekutif untuk dibahas pada masa sidang 2022. Masukan dari bapemperda terkait ranperda yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi acuan untuk memilih usulan ranperda prioritas. “Kami sependapat,mudah mudahan membaik ini dan lebih cepat dari BLK, dan karena sifat kita pelayanan pasti itu diutamakan dulu,”ungkapnya.
Selain itu di tahun 2022 Dewan dan Eksekutif juga akan membahas ranperda yang pembahasannya tertunda di tahun 2021.(ags/dpa)