BANJAR, Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan pantai dalam pembangunan properti di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Dua lokasi menjadi sorotan anggota dewan, setelah adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penggunaan ruang pesisir yang tidak sesuai peruntukan. Temuan tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi lapangan pada Jumat (13/11/2026).
DPRD menduga terdapat bangunan milik investor yang memanfaatkan kawasan sempadan pantai. Untuk memastikan dugaan tersebut, DPRD akan menelusuri dokumen perizinan serta memanggil pihak-pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan dalam peninjauan tersebut, DPRD bersama aparat desa dan Satpol PP turun langsung memeriksa kondisi bangunan di kawasan pesisir. Dugaan pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden bagi pembangunan serupa di sepanjang pesisir Buleleng.
“Kalau ini dicontoh oleh masyarakat yang lain, semua pantai dibeginikan, maka yang rugi adalah masyarakat nelayan, masyarakat umum juga,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali lainnya, I Ketut Rochineng, mengungkapkan terdapat dua persoalan berbeda dari hasil peninjauan. Lokasi pertama merupakan bangunan milik perorangan yang diduga mengambil ruang sempadan pantai. Sedangkan lokasi kedua merupakan usaha akomodasi pariwisata yang telah beroperasi dan mengalami penambahan konstruksi bangunan.
Rochineng menyoroti tambahan konstruksi beton pada lokasi kedua yang diduga semakin mempersempit kawasan sempadan pantai. Bangunan tersebut terdiri dari dua vila dengan satu pemilik. Menurutnya, legalitas pembangunan dan kesesuaian pemanfaatan ruang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Justru bangunan ini dengan betonnya ini sudah istilahnya ngerampok sempadan pantai ini,” tegasnya.
Komisi I DPRD Bali selanjutnya akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian perizinan bangunan, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga kesesuaian peruntukan bangunan dengan ketentuan tata ruang.
Selain itu, DPRD meminta dilakukan pengukuran untuk memastikan batas kawasan sempadan pantai sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga inspeksi berlangsung, luas kawasan yang diduga dimanfaatkan belum dapat dipastikan karena dokumen kepemilikan dan batas persil masih harus diperiksa.
Di sisi lain, perwakilan pengelola bangunan di lokasi pertama, Jro Widiada, membantah pembangunan tersebut melanggar ketentuan sempadan pantai. Ia menyatakan bangunan yang saat ini dikerjakan merupakan rumah tinggal pribadi, bukan akomodasi pariwisata.
Widiada mengklaim lahan tersebut merupakan tanah warisan. Ia juga menyebut proses perizinan pembangunan telah berjalan dan sebagian dokumen sudah diterbitkan. Namun, pihaknya masih menunggu penyelesaian administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kalau kami salah biar disalahkan. Kalau benar biar dibenarkan. Itu tanah warisan. Sempadan pantai sudah diukur. Itu diukur sepanjang nelayan bisa naruh perahu. Itu masih bisa, masih tidak terganggu,” katanya.
DPRD Bali kini akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan pemanggilan pihak terkait. Hasil penelusuran itu nantinya menjadi dasar untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan pantai di Desa Temukus.(dnu)