SINGARAJA, Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan penataan kawasan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan perkotaan. Penataan menyasar kawasan Jalan Tasbih, Jalan Anggrek, Jalan Angsoka, Jalan Angsana hingga Jalan Wijaya Kusuma yang selama ini menggunakan trotoar hingga badan jalan.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan selama ini sejumlah pedagang tidak hanya memanfaatkan trotoar untuk berjualan, tetapi juga mendirikan bangunan atau lapak permanen. Bahkan, beberapa lapak dibiarkan berada di lokasi selama 24 jam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pejalan kaki dan pengguna jalan.
“Ini menjadi salah satu sorotan masyarakat dan bahkan mahasiswa yang meminta kita menata jalan-jalan itu. Karena pedestrian atau trotoarnya dipakai pedagang. Ada yang berjualan selama 24 jam, bahkan sampai membuat lapak dan ditinggal di sana,” ungkap Sutjidra.
Sutjidra menyebut, sebelumnya pemerintah telah menyepakati pemindahan sementara pedagang untuk memberikan ruang bagi proses penataan. Setelah penataan selesai, pedagang tetap diperbolehkan berjualan dengan mengikuti ketentuan yang akan diberlakukan pemerintah daerah.
Namun, pemerintah tidak akan membiarkan pedagang kembali mendirikan lapak permanen atau menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Untuk mengatur aktivitas PKL, Pemkab Buleleng kini tengah membahas Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur lokasi dan jam operasional pedagang kaki lima.
“Nanti kita atur. Rencana kita kalau pagi dari jam 07.00 sampai jam 12.00. Kemudian sorenya mulai jam 17.00 sampai jam 12.00 malam. Karena dinamika ini semakin banyak mahasiswa yang membutuhkan makanan pada malam hari. Kita juga melihat sekarang angkringan kopi yang menyediakan fasilitas internet sedang menjadi tren,” jelasnya.
Meski demikian, Sutjidra menegaskan penataan bukan berarti pemerintah melarang masyarakat untuk berdagang. Pemerintah justru ingin menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi para PKL. Bahkan, jika pedagang tidak bersedia membongkar sendiri lapak permanen yang melanggar ketentuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan turun langsung melakukan pembongkaran.
“Kita bongkar. Nanti Satpol PP yang akan membongkar kalau mereka keberatan untuk membongkar sendiri. Kita ini menata, bukan melarang. Jadi tempatnya supaya tidak kumuh, tidak ada sumbatan yang menyebabkan banjir, dan tidak lagi menimbulkan bau tidak sedap,” tegas Sutjidra.
Selain penertiban lapak, pemerintah juga akan melakukan pembenahan saluran drainase di kawasan tersebut. Saluran air yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan akan dikeruk serta diperbaiki agar aliran air lebih lancar dan potensi genangan maupun banjir dapat diminimalkan.(dnu)