Catus Pata, Tanpa terasa 365 hari sudah kita lewati Berbagai peristiwa dan rencana telah dicanangkan pada tahun 2025. Kini memasuki tahun 2026 sejumlah proyek akan dieksekusi. Wacana perubahan wajah Buleleng kembali mengemuka ada skala prioritas dari duet Bupati Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna. Sejumlah proyek besar disebut-sebut akan menjadi penanda transformasi daerah Bali Utara ini. Namun jika dicermati lebih dalam, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana perubahan itu benar-benar lahir dari kekuatan Buleleng sendiri?
Informasi di lapangan menyebutkan pembangunan titik nol buleleng direncanakan menelan anggaran sekitar Rp. 25 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai Rp. 200 miliar berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penataan Pelabuhan Buleleng didukung dana Rp. 10 miliar dari BKK Kabupaten Gianyar. Sementara penataan kawasan Lovina kembali mengandalkan BKK Badung sebesar Rp. 15 miliar. Lalu pembangunan jalan konon telah dipasang sebesar 100 miliar rupiah. Soal yang ini belum jelas sumbernya apakah PAD atau BKK he he he.
Jika ditotal, ratusan miliar rupiah dana pembangunan itu nyaris tidak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng. Fakta ini menegaskan satu hal: sebagian besar program strategis Buleleng masih bertumpu pada “belas kasihan” daerah lain, khususnya Badung dan Gianyar. Lalu pertanyaan baru muncul, bagaimana jika Badung dan Gianyar sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana jika tekanan ekonomi, perubahan kebijakan, atau prioritas internal membuat aliran BKK tersendat? Apakah program-program besar itu tetap bisa berjalan mulus, atau justru berhenti di tengah jalan?
Kondisi ini mengingatkan pada ungkapan mantan Gubernur Bali asal Buleleng, Made Mangku Pastika,”Liu ngelah rencana, men dije maan pipis,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan wawancara. “ Sebuah sindiran halus namun tajam bahwa rencana sebesar apa pun akan selalu terbentur pada satu soal klasik dari mana uangnya.
Pembangunan dan merubah wajah kota penting sebagai legitimasi pemerintahan anyar. Demikian halnya bantuan antar daerah, BKK bukanlah sesuatu yang keliru. Namun ketergantungan yang terlalu besar menyisakan kerentanan. Daerah yang kuat seharusnya berdiri di atas kemampuan fiskalnya sendiri, meskipun langkahnya sederhana dan bertahap. Apalagi fiskal Buleleng banyak berasal dari pemotongan Tambahan Penghasilan pegawai, TPP.
Sebab jika pembangunan yang mungkin tidak megah, tetapi berasal dari kemampuan sendiri, akan lebih bermartabat dan berkelanjutan. Jangan sampai kelak muncul ungkapan masi manesin “Yen sing saya membantu, nyidaang Buleleng membangun?” he he he. Buleleng tentu layak maju. Namun lebih dari itu, Buleleng layak mandiri.
Selamat tahun Baru dengan ide dan gagasan yang baru
Tim pemberitaan Dewata Roundup.(tut)