Singaraja, Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana menginginkan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng, Bali ditingkatkan untuk lebih komprehensif.
Pembangunan di Gumi Panji sakti terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Buleleng. Dalam melakukan pembangunan, tentu harus ada rancangan awal agar segala program kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran berdasarkan sistem penyusunan perencanaan yang komprehensif sedari awal.
Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana, menghadiri sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Tahun 2024 yang bertempat di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Eks Pelabuhan Buleleng, pada 5 februari 2024.
Penjabat Bupati Lihadnyana menjelaskan pada hakikatnya yang dibangun adalah sumber daya manusia yang bermuara pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator dari IPM tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Khusus untuk daya beli, juga memiliki banyak indikator untuk dibangun.
“Untuk menjaga daya beli, tingkat inflasi harus terjaga. Produksi harus terjaga. Termasuk aksesibilitas. Tiga indikator itu harus dibangun secara bertahap,” jelasnya.
Lanjut penjabat asal Desa kekeran Busungbiu tersebut, Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan semua indikator. Pemenuhannya harus semua tercapai, apabila ada yang belum terpenuhi, itulah yang harus dibahas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebagai contoh adalah produksi. Produksi memerlukan aksesibilitas yang memadai. Dengan pemenuhan aksesibilitas, produksi akan menjadi lancar.
“Kemudian, harga pangan juga terjaga. Cek di hulunya, di produksinya. Berapa produksinya di Buleleng ini? Apa harganya naik atau tidak? Kalau dia naik, intervensi. Agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli. Inilah yang dimaksud dengan sistem perencanaan yang komprehensif,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berharap masyarakat juga dilibatkan dalam musrenbang. Hal tersebut dikarenakan kondisi real sudah pasti dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Masyarakat yang sudah merasakan langsung dilapangan bagaimana kondisinya, tentu saran dari mereka juga sangat baik untuk pembangunan Buleleng” harapnya.
Sementara itu dalam laporan Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Reika Nurhaeni menyampaikan kegiatan konsultasi publik tersebut melibatkan seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, BUMD, unsur perguruan tinggi negeri dan swasta, serta organisasi kemasyarakatan dengan jumlah 150 peserta. Pentingnya melibatkan banyak unsur dalam forum adalah untuk menghimpun masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2024.
“Semoga dalam forum ini seluruh pihak dari berbagai elemen turut berpartisipasi aktif memberikan masukan atau usulan dalam penyusunan awal RKPD. Kami sangat berharap masukannya dalam penyempurnaan rancangan awal penyusunan RKPD,” pungkasnya. (Dnu)