Singaraja, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terluas di Bali yakni 136.588 hectar atau 24,25% dari Luas Pulau Bali. Jumlah penduduk 827 ribu lebih dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Jika benar-benar digarap mestinya Buleleng tidak kesulitan untuk menyediakan komoditas pertanian dan perkebunan. Bahkan kita masyarakat Buleleng patut berbangga dengan hasil buah mangga,durian,cengkeh, sayur mayur yang menjadi icon Buleleng. Namun sayang kebanggan saja tidak cukup untuk membuka mata pemerintah pusat akan nilai tawar Buleleng.
Pada semester pertama di tahun 2023 lalu Buleleng dibawah kepemimpinan Pj Bupati Ketut Lihadnyana patut berbangga. Pasalnya pemerintah pusat memberikan reward dengan menggelontorkan dana 11 miliar rupiah lebih atas kesuksesan Buleleng menekan laju inflasi. Ketika itu Buleleng sukses menekan inflasi hingga 2,29%. Ketika itu Pj Bupati Buleleng konsen bekerja hingga tak jarang langsung turun pada dinihari ke pasar Banyuasri dan Pasar Anyar Satu Singaraja untuk mengontrol harga sembako pada dua pasar yang menjadi barometer. Dana Insentif Daerah itu dimanfaatkan untuk memasang videotron sebagai wahana informasi harga sembako, membuat tenda UMKM serta pemanfaatan lainnya. Seiring berputarnya sang waktu, memasuki tahun baru tiba-tiba inflasi di Buleleng mencapai 4,31,% weleh, weleh. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah cabai. Ah dasar cabai, nggak merah nggak keriting, sama saja pedas gitu lho.
Singkat cerita pada minggu pertama tahun baru mendagri Tito Karnavian menggelar rapat pengendalian inflasi dengan seluruh jajaran dan instansi terkait termasuk para bupati se Indonesia. Nah disinilah mantan Kapolri itu menebar ancaman. Bagaimana ancamannya yuk kita simak “ Inflasi menjadi variable yang terpenting karena ini perintah Bapak Presiden.untuk menilai performance kepala daerah terutama Penjabat, saat ini sudah ada 208 penjabat baik Gubernur, Bupati/Walikota dan saya sudah menekankan kriteria yang paling penting adalah pengendalian inflasi dan kalau sudah tigakali bertutut-turut diatas nasional saya akan ganti dan sudah saya laksanakan delapan kali; yang sudah saya ganti penjabat satu gubernur dan 7 walikota/bupati karena masalah tigakali diatas tiga persen. Data quadran satu nanti akan saya minta,”bebernya.
Nah Buleleng ternyata masuk dalam katagori kuadran satu, artinya inflasi diatas rata-rata nasional terjadi tigakali berturut- turut. Lho kok bisa ya? Bukankan selama ini terlihat landai- landai saja?? Bukankah selama ini sudah dipasang videotron untuk menginformasikan harga sembako? Oh ternyata pemerintah pusat butuh konsistensi, bukan hanya turun sekali duakali ke pasar. Oleh karenanya dibutuhkan tim yang kuat dan anggaran yang cukup untuk menangani ini barang. Kalau tidak “ancaman” mendagri untuk mengganti pj bupati yang tidak mampu mengendalikan inflasi bukan sebatas wacana. Mari kita serahkan pada semesta
Tim Pemberitaan Dewata Roundup.