Prihal Mekanisme Pelayanan JKN, Dewan Buleleng Undang BPJS Kesehatan dan Instansi Terkait

Paket Agung, Terkait mekanisme pelayanan kesehatan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng undang BPJS, Dinsas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD Buleleng.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD kabuapaten Buleleng mengundang BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD Buleleng untuk memperoleh kejelasan terkait pemberitaan di salah satu media tentang pelayanan kesehatan di suatu daerah yang sangat mudah dengan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Rapat dilaksanakan di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (2/12).

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, SH yang ditemui usai memimpin rapat mengatakan,  terkait dengan pelayanan di salah satu daerah yang menyebutkan untuk memperoleh layanan kesehatan hanya menggunakan e-KTP, di Kabupaten Buleleng sebenarnya juga sudah demikian, ia mengatakan bahwa sesuai penjelasan dari Kepala BPJS Kesehatan  Cabang Singaraja bahwa di Kabupaten Buleleng juga sudah bisa menggunakan e-KTP walaupun tidak membawa kartu BPJS  karena Buleleng sudah terlebih dahulu UHC.”Kita tegaskan disini terkait masalah kesehatan, dan dari yang disampaikan tadi Buleleng sudah lebih dulu UHC dan sekarang bagaimana presepsi masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja,  dr. Endang Triana Simanjuntak  menjelaskan bahwa Kabupaten Buleleng sudah UHC Non Cut Off sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan JKN bisa menggunakan e-KTP saja karena sudah berbasis NIK, namun meskipun demikian mekanismenya tetap menggunakan mekanisme usulan ke Dinas Sosial. “Kabupaten Buleleng sudah UHC, jadi masyarakat bisa menggunakan ktp dan kartu bpjs tidak perlu lagi, dan itu pasti dilayani,”ujarnya.

Sementara itu kepala dinas Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Purta, S.SoS. MM menjelaskan terkait penggunaan e-KTP untuk memudahkan dan mempercepat  masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan, selanjutnya dari pihak Puskesmas atupun Rumah Sakit akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengetahui apakah betul  dalam kondisi tidak mampu dan fakir miskin.”Jadi bagaimana warga cepat dilayani apalagi ini masalah kesehatan, nanti puskesmas dan rumah sakit bersinegi dengan kami,”ungkapnya.(tim/dpa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.